Survey: 9 Jenis Pelayanan Ini Bikin Warga Depok Tak Puas

rsud-depok1

Depok (15/12) – PT Arun Perkasa Inforindo, lembaga konsultan yang bergerak pada jasa survey indeks kepuasan masyarakat (IKM), mencatat 9 dari 21 jenis pelayanan di Kota Depok sepanjang 2015 relatif menurun.

Staff Ahli PT Arun Perkasa Inforindo, Ichsan Nur mengatakan sembilan jenis pelayanan yang dikeluhkan warga Depok tersebut terdapat di sektor perizinan antara lain izin daftar perusahaan, perdagangan, angkutan dan pengujian kendaraan bermotor.

“Masyarakat Depok menilai pelayanan Pemkot Depok ada yang naik dan ada yang turun. Namun meskipun turun masih dalam katagori baik dan sangat baik,” ujarnya di Balai Kota Depok, Selasa (15/12/2015).

BACA JUGA:  Sambangi Ketua Kadin, Sekber Wartawan Depok Diskusikan Geliat UMKM Depok

Dia menjelaskan pelayanan lain yang dikeluhkan warga Depok selama 2015 yakni pelayanan kesehatan dasar yang menurun 84,12% dari tahun sebelumnya 85,25%.

Selain itu, warga Depok juga mengeluhkan pelayanan pembuatan akta kelahiran umum dengan persentase 89,16% dibandingkan tahun sebelumnya 91%. Adapun, penurunan pelayanan pembuatan KTP dan kartu keluarga 81,84% dibandingkan tahun sebelumnya 86,25%.

“Indeks kepuasan masyarakat Depok juga menurun di sektor persampahan yang tahun lalu 80,18% menjadi 80,66% tahun ini. Tapi secara keseluruhan IKM kiat masih di angka 80,66%,” ujarnya

Ichsan mengatakan lembaganya telah melakukan survey sejak Oktober terhadap 1.112 responden yaknli pengguna layanan yang telah melakukan pelayanan perizinan di lingkup Pemerintah Kota Depok.

BACA JUGA:  Ini Kondisi Pensiunan PNS yang Tinggal di "Kandang Kambing"

Dia memberikan beberapa rekomendasi terhadap Pemkot Depok apabila ingin memperbaiki pelayanan sesuai hasil survey tersebut antara lain evaluasi internal, perbaikan mekanisme pelayanan standart operating procedure (SOP) hingga penyederhanaan perizinan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik Kota Depok Tata Djumantara menjamin survey IKM yang dilakukan oleh lembaga swasta sudah sesuai hukum yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Menurutnya, survey dilakukan oleh lembaga swasta agar hasil yang diperoleh tanpa berpihak kepada siapa pun. “Jadi hasil yang didapatkan surveynya netral dan objektif,” ujarnya.

BACA JUGA:  Kementerian ESDM Sosialisasikan EBT ke Mapala se-Indonesia

Tata mengatakan penurunan dan peningkatan IKM Kota Depok dilakukan setiap tahun sekali guna mengetahui dan mengevaluasi respons warga Depok terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok.

Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengklaim secara umum kepuasan masyarakat Depok menilai pelayanan yang dilakukan Pemkot Depok sudah sangat baik, terlihat dari survey yang sebagian besar menyatakan puas.

“Kalau memang ada ketidakpuasan, ya itu wajar saja, tapi sejauh ini Pemkot Depok dengan IKM sekitar 80% itu sudah baik dibanding dengan daerah lainnya,” ujarnya. (Sumber: bisnis.com)

Komentar

komentar