Gubernur Jabar Serahkan DIPA 2016 ke 33 OPD

Gubernur Jawa Barat Ahmad heryawan.
Gubernur Jawa Barat Ahmad heryawan.

Bandung, (17/12) – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2016 kepada para 33 organisasi perangkat daerah yang terdiri dari ketua/kepala satuan kerja kementerian/lembaga sebagai kuasa pengguna anggaran, di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan DPR, volume belanja negara kementerian/lembaga dalam APBN Tahun 2016 untuk wilayah Provinsi Jabar ditetapkan sebesar Rp39,8 triliun, atau menurun sekitar 3,81 persen dibandingkan dengan volume belanja negara dalam APBN Perubahan Tahun 2015.

Adapun untuk belanja negara tersebut dialokasikan pada 50 kementerian/lembaga yang berada di Provinsi Jabar dengan jumlah sebanyak 1.326 daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

BACA JUGA:  Bersama ZIS Indosat, Rumah Zakat Hadirkan Desa Berdaya di Kota Cimahi

Provinsi Jawa Carat mendapat alokasi sebesar Rp64,3 triliun untuk dana transfer ke daerah dan dana desa untuk tahun 2016 yang tersebar di 28 kabupaten/kota dan provinsi dan dana transfer ke daerah tersebut termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan bagi hasil.

Sementara untuk dana insentif daerah (DID), penerimanya adalah provinsi dan 15 kabupaten/kota.

“DID sendiri adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusta sebagai bentuk apresiasi kepada pemda atas prestasi yang sudah diraih, salah satunya adalah berhasil meraih minimal opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) dari BPK pada LKPD Tahun Anggaran 2014,” kata Ahmad Heryawan.

BACA JUGA:  Bersama ZIS Indosat, Rumah Zakat Hadirkan Desa Berdaya di Kota Cimahi

Pria akrab disapa Aher ini mengaku penyerahan DIPA ini merupakan amanah dari pemerintah pusat kare sehingga pihaknya meminta kepada penerima belanja negara untuk melakukan berbagai persiapan.

“Mohon segera di sisa waktu yang ada untuk optimalkan dana-dana dari pusat ke daerah yang belum termanfaatkan,” ujarnya.

Ia mengatakan dana dari pemerintah sangat bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sekitar 15 persen meski kontribusinya kecil namun dana tersebut akan menjadi pemicu pergerakan di sektor lainnya.

Oleh karena itu, melihat kondisi tersebut maka pihaknya berharap para penerima dapat membelanjakan dana ini dengan baik dan berkualitas.

BACA JUGA:  Bersama ZIS Indosat, Rumah Zakat Hadirkan Desa Berdaya di Kota Cimahi

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Provinsi Jawa Barat Joko Wihantoro mengatakan penyerahan DIPA yang lebih awal ini diharapkan mendorong Satker dan Pemda untuk segera melakukan perencanaan.

“Hal ini sangat penting agar realisasi penyerapan anggaran 2016 bisa terlaksana di triwulan pertama. Seharusnya kontrak SPK dan proses lelang bisa dimulai sejak Oktober kemarin,” kata dia.

Ia menuturkan untuk dana desa Provinsi Jabar mendapat alokasi untuk 2016 sebesar Rp3,9 triliun atau lebih tinggi dibandingkan sebelumnya Rp3,7 triliun dan peningkatan ini diduga akibat koreksi perhitungan.

Sumber: Antara Jabar

Komentar

komentar