Pilkada Depok Terancam Batal?

Pilkada Serentak 2015

Gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Depok terancam batal. Keladinya, hingga 33 hari jelang pemungutan suara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok belum menerima pencairan anggaran dari Pemerintah Kota. Dari total Rp44 miliar, KPU baru menerima Rp8 miliar. Padahal, KPU sudah mengajukannya sejak dua bulan lalu.

Kepala Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah (Setda), Supian Suri membenarkan hal tersebut.BersaudaraIa mengatakan, pencairan anggaran pilkada untuk termin kedua masih mandek. Penyebabnya, kata dia, lantaran adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 tentang Pengelolaan Dana Pilkada.

“Ada beberapa hal yang harus disesuaikan karena memang regulasinya baru. Itu sebabnya (pencairan) tertunda,” ujar, Kamis (5/11/2015).

Adapun teknis pencairan anggaran pilkada sendiri dibagi kedalam tiga termin. Pertama delapan miliar, kemudian termin kedua Rp28 miliar, dan terakhir delapan miliar. Informasi yang dihimpun Radar Depok, penundaan anggaran membikin sejumlah program sosialisasi pilkada tertunda. Termasuk di antaranya acara debat publik pasangan calon yang sedianya dijadwalkan awal bulan ini. Supian menjelaskan, pemkot tengah berupaya mempercepat pencairan anggaran untuk tahap kedua dan ketiga. Rencananya, sambung Supian, pencairan dilakukan paling lambat pekan depan.

“Termasuk termin terakhir, waktu pencairannya gak begitu jauh. Kami terus mengupayakan,” cetus dia.

Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Pilkada, Barisan Pembela Kebenaran (Bapeka) mengatakan, apa yang dilakukan Pemkot Depok jelas menghambat pelaksanaan tahapan pilkada. Tak kunjung turunnya anggaran termin kedua membuat KPU mati kutu.

“Pantas saja sosialisasi terhambat. Saya tadi sudah berdiskusi dengan salah satu Komisioner KPU, Nana Sobarna. KPU mengaku banyak program sosialisasi yang terpaksa ditunda pelaksanaannya. Ini ada apa dengan Pemkot?. Kami sangat prihatin,” ujar Ketua Bapeka, Jhony Pasaribu dikutip Pojok Satu, Jum’at (6/11/2015).

Jhony mengaku tak habis pikir dengan kejadian ini. Padahal, di beberapa daerah yang menggelar pilkada, tak ada kasus seperti ini.

“Kalaupun alibinya ada aturan (Permendagri) baru, kok di daerah lain biasa saja. Semuanya on the track. Kami curiga ada permainan anggaran
yang dilakukan pihak tak bertanggungjawab. Ingat, tinggal sebulan lagi pilkada,” tegas dia.

Jhony pesimis bahwa target yang dicanangkan KPU terkait partisipasi pemilih bisa tercapai. Dengan kondisi sosialisasi yang minim, mustahil pemilih yang menggunakan hak suaranya menembus angkat di atas 70 persen. Malahan, bisa jadi partisipasi publik yang mencoblos dibawah lima puluh persen.

“Dan kalau sampai ini terjadi, maka sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada pasal 122, pilkada mesti diulang karena pemilihnya dibawah 50 persen. Kami akan lakukan (gugatan) class action jika ini benar-benar terjadi,” ancam Jhony.

Dilaporkan pojok satu, Komisioner KPU Nana Shobarna enggan menanggapi hal ini. Ia mengatakan urusan anggaran bukan kewenangannya.

Komentar

komentar