APBD Kota Depok 2016: Pendidikan 26 Persen, Kesehatan 20 Persen

(Foto Istimewa)
(Foto Istimewa)

Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran  pendidikan  sebesar 26,93 persen dari jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 yang berjumlah Rp 2,239 triliun. Sementara itu, bidang kesehatan dianggarkan 20,52 persen dari total APBD tahun depan.

Tingginya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan ini guna mengatasi permasalahan dan tantangan strategis pada 2016, yakni pembiayaan penyelenggara pendidikan semua sekolah negeri. Ini termasuk pemberian  beasiswa kuliah strata satu (S-1) bagi siswa berprestasi serta penyelenggaraan SMP dan SMA negeri terbuka.

BACA JUGA:  Dandim Depok Tegaskan Disiplin Berkendara ke Anak Buahnya

“Ada sembilan prioritas pembangunan dalam rancangan APBD Kota Depok. Namun, sektor pendidikan lebih prioritas karena banyak persoalan yang terjadi selama ini, seperti terbatasnya gedung sekolah negeri sehingga sebagian para siswa harus bersekolah di luar Kota Depok,” tutur Ketua DPRD Kota Depok, Hendrik Tangke Allo, Kamis (26/11).

Menurutnya, sembilan prioritas pembangunan  ini seperti diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahap dua. Prioritas itu, antara lain  peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi, pengembangan potensi ekonomi lokal, optimalisasi pendapatan, serta pembiayaan pembangunan daerah.

BACA JUGA:  33 Regu Pramuka Tampilkan Kesenian Daerah di Plaza Cibubur

Ada pula prioritas pembangunan infrastruktur dasar daerah, peningkatan penataan ruang dan lingkungan hidup perkotaan, pengembangan kreativitas dan prestasi, peningkatan kualitas kehidupan keluarga, peningkatan kesehatan, kesejahteraan sosial, serta penanggulangan kemiskinan.   “Beberapa fokus belanja untuk mengatasi permasalahan daerah adalah penataan kawasan kumuh, lanjutan pembangunan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Depok, penyediaan sarana dan prasarana posyandu, serta bantuan pembangunan rumah tidak layak huni,” ucap Hendrik.

Ia mengatakan, rancangan anggaran belanja daerah tersebut belum termasuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK), bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan dana sejenis yang akan disesuaikan setelah ada kepastian alokasi.

BACA JUGA:  Ini Kondisi Pensiunan PNS yang Tinggal di "Kandang Kambing"

Komentar

komentar