Komnas HAM Beri Waktu Nur Mahmudi 30 Hari Untuk Klarifikasi

Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. (dok depokpos/san)
Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail. (dok depokpos/san)

Depok (12/11) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberi batas waktu selama 30 hari kepada Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail untuk mengklarifikasi dugaan tidak adanya izin pembangunan dalam proyek pembangunan kawasan bisnis Centro Business District (CBD) atau Centro Cinere di Jalan Merawan, Cinere, Kota Depok.

Artinya, batas waktu klarifikasi adalah 9 November mendatang karena surat permintaan klarifikasi dari Komnas HAM tertanggal 25 September 2015 dan ditandatangani Dianto Bachriadi, selaku Komisioner Komnas HAM., baru sampai di Pemkot Depok 8 Oktober lalu.

BACA JUGA:  Majelis Ta’lim Nurussyabaab Panmas Komitmen Rangkul Anak Muda

Permintaan klarifikasi yang dilayangkan Komnas HAM ke Walikota Depok dilakukan setelah Komnas HAM menerima pengaduan warga Kompleks TNI AL, Pangkalan Jati, Cinere, Depok terkait pembangunan kawasan bisnis Centro Cinere yang tak jauh dari pemukiman warga.

Sejak awal warga sekitar menolak proyek tersebut dan mempertanyakan mengenai izin pembangunan kawasan bisnis itu.

Sebab selama ini warga merasa tidak dilibatkan dalam rencana pembangunan proyek, sehingga menduga izin yang ada adalah ilegal.

Sebelumya terkait hal ini, Pemkot Depok juga mesti menghadapi panggilan sidang sengketa informasi oleh Komisi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dimana dalam sidang pemeriksaan awal, Rabu (7/10/2015) lalu, Pemkot Depok mangkir.

BACA JUGA:  Wali Kota Terima Tim Monev Tingkat Provinsi

Komentar

komentar