PKS: Pemerintah Butuh Pendapatan, Tapi Jangan Abaikan Kerusakan Generasi

Jazuli Juwaini (kanan) diacara Munas PKS ke-4 di Hotel Bumi Wiyata beberapa waktu lalu. (san/depokpos)
Jazuli Juwaini (kanan) usai acara acara Munas PKS ke-4 di Hotel Bumi Wiyata beberapa waktu lalu. (san/depokpos)

Depokpos (22/9) – Paket deregulasi pengaturan penjualan minuman beralkohol (minol) dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan (Kemdag) dengan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah (pemda) untuk menetapkan atau memberi izin soal tempat penjualan bir di daerahnya masing-masing.

Kemdag menganggap hal ini merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Pemerintah mengatasi krisis. Ketentuan soal penjualan bir masuk dalam relaksasi atau deregulasi dalam paket ekonomi.

Dalam paket deregulasi tersebut, terdapat revisi Peraturan Dirjen (Perdirjen) Dagri yang merevisi Perdirjen Dagri No. 4/2015, yang melaksanakan Permendag No.6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014, tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Perizinan Minuman Beralkohol.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyayangkan adanya pelonggaran penjualan minuman beralkohol (minol) atau bir akibat beleid Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang memberi keleluasaan daerah untuk menetapkan lokasi penjualan minol.

“Padahal, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 mengatur peredaran penjualan minuman beralkohol golongan A, seperti larangan penjualan di minimarket-minimarket. Aturan ini pun dinilai masih longgar karena penjualan di supermarket dan hotel-hotel berbintang tetap diperbolehkan,” kata Jazuli Juwaini, di sela-sela aktivitas ibadah haji, Makkah, Selasa (22/9) dalam rilis tertulisnya.

Lebih jauh Jazuli menambahkan, Fraksi PKS sangat menyayangkan jika hanya karena alasan ekonomi, investasi, atau menggenjot pariwisata sampai melonggarkan aturan penjualan minol. Jazuli menegaskan, apapun alasannya minol bisa merusak generasi bangsa.

“Kita memahami pemerintah butuh pendapatan, tapi jangan hanya karena itu lalu abai terhadap kerusakan  generasi,” ujar Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Komentar

komentar