MK: Calon Tunggal Dalam Pilkada Serentak Ditetapkan Lewat Referendum

Pilkada Serentak 2015

Depokpos (29/9) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa daerah dengan caon tunggal dalam Pilkada serenta desember mendatang tetap dapat melakukan pemilihan dengan mekanisme referendum.

Dalam salinan putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, mekanisme referendum tersebut dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada rakyat (pemilih) untuk menyatakan “Setuju” atau “Tidak Setuju” dalam surat suara yang didesain sedemikian rupa sehingga memungkinkan rakyat atau pemilih menentukan pilihan.

Apabila pilihan setuju memperoleh suara terbanyak maka pasangan calon ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Namun jika tidak setuju memperoleh suara terbanyak, maka pemilihan ditunda sampai pilkada berikutnya.

BACA JUGA:  Bola Panas Penundaan Densus Tipikor, Antara Diperlukan atau Tidak

Kendati demikian, MK mensyaratkan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)—sebagai penyelenggara pilkada—untuk lebih dulu memenuhi syarat adanya dua pasangan calon.

“Dalam artian, penyelenggaraan pilkada dengan calon tunggal bisa digelar setelah KPU mengusahakan pemenuhan minimal dua pasangan calon sesuai aturan yang berlaku,” kata Suhartoyo, hakim MK, Selasa (29/9/2015).

Putusan MK tersebut merupakan respons dari permohonan uji materi UU No. 8/2015 tentang Pilkada yang diajukan oleh Effendi Gazali Cs. lantaran tidak memberikan jalan keluar saat syarat dua pasangan calon tidak terpenuhi dalam penyelenggaraan pilkada.

BACA JUGA:  Bonus Demografi dan Pemanfaatan Internet Jadi Pesan Penting Lomba Tingkat Lima (LT-V) Gerakan Pramuka

Hakim MK I Gede Dewa Palguna, mengatakan keputusan tersebut diambil lantaran penundaan pilkada hanya karena calon tunggal dianggap tidak menyelesaikan masalah. “Karena bukan tidak mungkin, dalam pilkada hasil penundaan itu hanya ada satu calon tunggal.”

Namun Patrialis Akbar, hakim MK lain, mengungkapkan perbedaan pandangan. Dia beranggapan bahwa keputusan itu berisiko memunculkan liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon.

Caranya, bisa dilakukan oleh para pemilik modal dengan menguasai sebagian besar partai politik dengan tujuan untuk menutup kesempatan calon lain.

BACA JUGA:  Milad ke-1, Jawara Betawi Gelar Tasyakuran

Komentar

komentar