Greenpeace: Jangan Tutupi Data dan Informasi Kehutanan

CP_2f1MUYAAfFQc

Depokpos (29/9) – Greenpeace mendesak pemerintah untuk membuka akses publik terhadap informasi kehutanan guna mendorong partisipasi masyarakat lebih luas dalam pengelolaan lingkungan dan hutan. Dalam situasi kebakaran hutan dan bencana asap saat ini, transparansi ini akan membantu negara memetakan langkah apa yang seharusnya diambil dalam menanggulangi kebakaran hutan gambut dan menyelamatkan kawasan gambut yang tersisa.

Bertepatan dengan Hari Hak untuk Tahu Sedunia (International Right to Know Day) pada hari ini, Greenpeace bersama grup musik Boomerang dan Ninda Felina dan sejumlah artis lainnya memulai petisi #KepoItuBaik (1) – yang merupakan sebuah seruan bagi pemerintah untuk lebih transparan dan memberikan akses terkait data dan informasi pengelolaan hutan.

Kampanye #KepoItuBaik diluncurkan setelah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menolak membuka data kehutanan dalam format shapefile yang dibutuhkan untuk pemantauan kehutanan dalam rangka keterlibatan masyarakat luas dalam membangun tata kelola kehutanan yang baik dan bersih (good and clean governance). Permohonan Greenpeace ditolak pada tanggal 21 September, padahal UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi menjamin hak publik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan negara yang baik dan transparan. Apalagi data yang diminta sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah kewalahan mengatasi deforestasi dan kebakaran hutan. Ini waktu yang tepat melibatkan publik untuk membantu menanggulangi bencana tahunan ini. Berapa hutan yang tersisa, siapa yang mengkapling hutan lindung, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali pemerintah membuka akses publik terhadap data tersebut,” kata Teguh Surya, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.

Selama ini masyarakat kesulitan untuk memantau pengelolaan hutan karena pemerintah menganggap data dan informasi kehutanan adalah rahasia dan bukan merupakan wilayah publik. Padahal keterbukaan data atau transparansi informasi adalah penting dalam negara yang demokratis dan merupakan prasyarat penting dalam membangun akuntabilitas pejabat publik.

Pengelolaan kehutanan yang buruk juga tercermin dari masih banyaknya tumpang tindih izin konsesi sejumlah perusahaan di satu areal yang sama. Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk membuat peta tunggal (one map) yang akan menjadi rujukan bagi seluruh kementerian dan institusi. Ini adalah langkah awal yang baik untuk adanya sebuah satu rujukan peta yang kredibel yang dapat diakses oleh publik.

“Ide Peta Tunggal hingga sekarang masih dalam angan-angan tanpa detail langkah apa yang harus dilakukan. Padahal kesemerawutan pengelolaan dapat diurai dengan membuat peta tunggal tersebut. Tapi itu tidak akan terjadi jika data kehutanan masih menjadi rahasia dan jauh dari jangkauan publik,” kata Teguh.

“Kalau pemerintah mau transparan soal data kehutanan, berarti mereka setuju terhadap pemberantasan korupsi. Biasanya kalau ada yang ditutup-tutupi itu pasti ada sesuatu yang busuk. Ayolah, sekarang bukan zamannya lagi main tutup-tutupan. Buka dan ajak publik terlibat, karena kepo itu baik,” ujar vokalis Boomerang, Andi Babas.

“Tahun lalu saya ke Sungai Tohor, Riau dan melihat langsung dampak pengrusakan hutan gambut. Ini sudah darurat. Saya dukung Greenpeace ikut desak pemerintah untuk keterbukaan informasi, demi masa depan hutan Indonesia,” kata Dj Ninda Felina.

Komentar

komentar