KPUD Depok Langgar Pasal 1 PKPU 9/2015 ?

Depokpos – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok akan menggelar sidang pleno pada 24 Agustus 2015 mendatang untuk memastikan nasib pasangan calon Pilkada Depok Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi.

Komisioner KPUD Depok, Suwarna mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pelaksanaan sidang pleno tesebut.

“Kita akan mengundang pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Depok serta Panwaslu pada rapat pleno nanti,” terang Suwarna.

Seperti diketahui, pasangan Dimas Oky Nugroho-Babai Suhaimi terindikasi cacat administrasi karena dalam pendaftaran pada 27 Juli 2015, Sekretaris DPC PDIP Kota Depok Totok Sarjono tidak ikut hadir mendampingi.

Padahal, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9/2015 disebutkan, pimpinan partai politik pengusung pasangan calon wajib hadir saat pendaftaran pasangan calon yang diusung. Di Pasal 1 ayat 15 PKPU Nomor 9/2015 disebutkan yang dinamakan pimpinan partai politik dan wajib hadir saat pendaftaran pasangan calon adalah ketua dan sekretaris partai politik wilayah setempat.

Pasal 1 ayat 15, PKPU Nomor 9/2015.
Pasal 1 ayat 15, PKPU Nomor 9/2015.

Karena kesalahan inilah, sejumlah elemen masyarakat di Depok baik secara kelompok maupun pribadi mengadukan indikasi pelanggaran ini kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok karena dinilai cacat hukum.

“Ini jadi penentuan nasib pasangan calon dari PDIP ini. Keputusannya akan segera kami publikasikan. Ini sesuai dengan rekomendasi Panwaslu,” terang Suwarna.

Sebelumnya, mantan komisioner KPUD Depok priode 2008-2013, Yoyo Effendi mengatakan kesalahan administrasi dan kode etik yang dilakukan KPUD Depok jelas menabrak aturan perundang-undangan.

“Kesalahan administrasi dan kode etik yang menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku ini jangan sampai mengulang peristiwa hukum Pilkada Depok pada 2005 dan 2010. Kita tidak ingin melihat demokratisasi di Kota Depok menjadi permainan KPUD,” jelas Yoyo.

Jika mengacu kepada Pasal 1 Ayat 15 PKPU 9/2015, maka berkas pendaftaran pasangan Dimas-Babai dinilai cacat dan kemungkinan dibatalkan demi hukum. Jika sampai ini terjadi, artinya Pilkada Depok hanya akan terdapat satu pasangan dan terpaksa diundur hingga 2017. (ihsan)

Komentar

komentar