Ketua KPU Depok Terancam Dipecat

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Titik Nurhayati. (foto infonitas)
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Titik Nurhayati. (foto infonitas)

Depokpos – Kisruh seputar Pilkada Depok masih berlanjut. Belum usai kontroversi seputar dugaan pemalsuan tandatangan dokumen pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota dari PDIP, kini Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok, Titik Nurhayati dinilai telah melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan perundang-undangan, bahkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Hal ini bermula dari mekanisme pendaftaran calon wali kota dan wakil wali kota beberapa waktu lalu. Dimana KPUD menerima berkas pasangan calon yang tidak dihadiri pimpinan partai politik (parpol) pengusung.

“Saya sudah membawa kasus ini ke Bawaslu dan ke DKPP, karena secara jelas dan meyakinkan Komisioner KPUD telah terindikasi melanggar etika dan aturan perundang-undangan,” tegas mantan komisioner KPUD Depok priode 2008-2013, Yoyo Effendi dikutip Radaronline Selasa (11/8), di Depok.

Yoyo menjelaskan, sebagai masyarakat dirinya memiliki hak seperti yang tertuang dalam pasal 131 ayat 1 dan 2 Undang-Undang (UU) No.8 tahun 2015. Ia menegaskan, laporan pengaduan tersebut merupakan kelanjutan laporannya ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Depok Pada 31 Juli 2015 terkait Pasal 38 ayat (4) peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan PKPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pilkada. Yaitu tentang bakal calon dinyatakan tidak dapat melakukan pendaftaran jika tidak dihadiri pimpinan partai politik pengusung.

Pasalnya, saat pendaftaran ke KPUD, Sekretaris DPC PDIP Depok, Totok Sarjono tidak hadir dan mendampingi Balon Dimas Oki Nugroho-Babai Suhaimi, dan Komisioner KPUD melanggar kode etik ketika menerima pendaftaran itu.

“Kesalahan administrasi dan kode etik yang menabrak aturan perundang-undangan yang berlaku ini jangan sampai mengulang peristiwa hukum Pilkada Depok pada 2005 dan 2010. Kita tidak ingin melihat demokratisasi di Kota Depok menjadi permainan KPUD,” jelasnya.

Ketua Panwaslu Depok priode 2005-2008 itu menambahkan, bahwa ketidakhadiran pimpinan parpol dan ke tidak transparanan KPUD dalam mempublikasi administrasi sang Balon pimpinan Depok itu dapat menjadikan Depok masuk ke jurang kehancuran. “Kita sebagai masyarakat Kota Depok tidak ingin melihat kota ini hancur dan dipermainkan segelintir orang,” pungkas Yoyo.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Desa (Fordes) Rusdy Setiawan Putra, mengapresiasi Yoyo Effendi sebagai anggota masyarakat yang peduli Pilkada terkait kepemimpinan daerah yang dilakukan sesuai aturan main yang berlaku. “Mari kita dukung hal-hal positif semata-mata demi tujuan mensejahterakan masyarakat, dan dimulai dari hal kecil, lingkungan sekitar, dan saat ini,” imbuhnya.

 

Sumber: radaronline.co.id

 

Komentar

komentar