BPJS Tolak Tanggung Perawatan Bayi Ignasius di RSCM

328804_demo-di-kantor-bpjs-depok_663_498

Depokpos – BPJS Kesehatan Kota Depok berama perwakilan dari BPJS Kesehatan Pusat hari ini, Senin (10/8) menggelar mediasi bersama Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) dan ayah dari bayi yang ditolak klaimnya di RSCM, Ignasius Sumaryadhi. Mediasi yang berlangsung selama sekitar empat jam itu berlangsung cukup alot, tampak beberapa kali Ketua DKR, Roy Pangharapan, menggebrak-gebrak meja.

Ia menganggap dengan pihak BPJS Kesehatan Kota Depok seolah-olah melepas tanggung jawab dan melimpahkan persoalan yang dialami anak Ignasius Sumaryadhi ke BPJS pusat.

BACA JUGA:  Penggantian Antar Waktu (PAW), Rudi Setiawan Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Depok

“Padahal pasien ini sudah mendaftar. Namun ketika mau bayar belum bisa karena harus menunggu dua minggu. Ini kan bukan salah rakyat,” ucap Roy dengan nada keras, Senin (10/8/2015).

Dia juga menjelaskan bahwa pihak RSCM selama ini sangat koorperatif dan tak ada masalah, terbukti hingga saat  ini masih merawat bayi yang terlahir kembar tersebut dengan baik meski belum ada kejelasan tentang siapa yyang akan menanggung biaya perawatan.

“Kalau pihak RSCM tidak masalah karena sampai saat ini mereka merawat bayi tersebut dengan baik. Sekarang tinggal dari BPJS mau atau tidak menanggung semua biaya karena bayi itu sudah didaftarkan sebagai peserta,” tambah Roy.

BACA JUGA:  Persetujuan DPRD Kota Depok Terhadap Perubahan APBD Kota Depok Tahun 2017 dan Dua Raperda

Roy juga menyesalkan sikap BPJS Kesehatan Cabang Kota Depok yang dianggap melepas tanggung jawab dengan menolak menandatangani surat pernyataan atau surat jaminan untuk memastikan biaya pasien di RSCM bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan.

“Pihak BPJS menolak menandatangani surat yang kita sodorkan bahwa BPJS mau tanggung jawab,” ujarnya.

Seperti ramai diberitakan sebelumnya, Ignasius Sumaryadhi mendaftarkan BPJS untuk calon anaknya pada 10 Juni 2015, lalu pada 18 Juni 2015, anak kembarnya lahir di RSCM dengan operasi dan harus mendapatkan perawatan intensif. Namun klaim BPJS-nya ditolak dengan alasan kartunya baru aktif 14 hari setelah pendaftaran dan ia dikategorikan sebagai pasien umum dengan beban biaya mencapai Rp 150 juta.

BACA JUGA:  Peringati Tahun Baru Islam, Wali Kota Sumbang Rp100 Juta Untuk Palestina

Pihak BPJS kesehatan Kota Depok sendiri seolah melepas tanggung jawab dengan melempar masalah ini ke BPJS pusat. (ihsan)

Komentar

komentar