Rieke Diah Pitaloka Dukung Fatwa Haram BPJS

Rieke Diah Pitaloka. (Dok. Indopos)
Rieke Diah Pitaloka. (Dok. Indopos)

“Saya mendukung Fatwa yang dikeluarkan MUI karena saya yakin tujuannya untuk kemaslahatan umat (Rakyat) bukan untuk kepentingan bisnis berkedok syariah,”tegas dia.

Polemik seputar Fatwa haram MUI terkait BPJS Kesehatan membuat salah satu Anggota Pansus RUU BPJS DPR RI, Rieke Diah Pitaloka angkat bicara.

Dalam rilis yang diterima Depokpos, Kamis (30/7), politikus PDIP ini mengatakan bahwa dirinya teringat akan dukungan penuh MUI terhadap UU BPJS yang saat itu sedang digodok.

“MUI adalah salah satu lembaga yang mendukung agar segera disahkannya RUU BPJS. Pada tanggal 29 Juni 2010, MUI menerima perwakilan Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) yang sedang berjuang bersama DPR RI untuk menuntaskan RUU BPJS,” kata Rieke dalam rilisnya.

BACA JUGA:  Gelora Literasi 500 Siswa Sekolah di Bumi Sangkabulan

KAJS yang saat itu bertemu dengan pihak MUI yang diwakili oleh, Ketua MUI Bidang Perempuan Ibu Tuti Alawiyah, KH. Kholil Ridwan sebagai Ketua MUI Bidang Dakwah, dan KH. Ma’aruf Amin sebagau Ketua MUI Bidang Fatwa pada saat itu.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa catatan penting: “MUI mengapresiasi dan mendukung disahkannya RUU BPJS karena dapat membawa kemashlatan umat” kata Rieke.

Terkait fatwa dan rekomendasi dari MUI, Rieke menyatakan dirinya mendukung fatwa MUI tersebut selama tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

“Saya mendukung Fatwa yang dikeluarkan MUI karena saya yakin tujuannya untuk kemaslahatan umat (Rakyat) bukan untuk kepentingan bisnis berkedok syariah,”tegas dia.

BACA JUGA:  Tak Pandang Usia, Para Murid Perguruan Islam Al Syukro Universal Bantu Rohingya

Rieke juga menegaskan bahwa fatwa MUI harus disikapi Pemerintah sebaga regulator dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai sebuah kritik membangun terhadap praktek jaminan sosial kesehatan dan sistem kesehatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai upaya memberikan hak Rakyat atas kesehatan, yang merupakan salah satu hak dasar yang diamanatkan konstitusi, bukan mempersulit akses Rakyat terhadap kesehatan seperti beberapa kasus yang memang terjadi di lapangan.

Lebih lanjut, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP ini juga mempertegas sikapnya mendukung sikap MUI agar dana jaminan kesehatan milik peserta dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta (sesuai dengan perintah Pasal 4 huruf i, UU No.24/2011 tentang BPJS ). Artinya, dana tersebut haram hukumnya jika mengubah watak jaminan sosial menjadi jaminan komersial yang berujung pada komersialisasi pelayanan kesehatan negara.

BACA JUGA:  Gelora Literasi 500 Siswa Sekolah di Bumi Sangkabulan

Seperti diketahui sebelumnya, Forum Itjima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-V di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikutra, Tegal, Jawa Tengah pada 7-10 Juli Juni 2015 mengeluarkan fatwa dan rekomendasi:

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.

Komentar

komentar