Terkendala Legalitas Lahan, Puluhan Sekolah di Depok Terancam Digusur

Master
Sekolah Masjid Terminal (MASTER), salah satu sekolah yang terancam digusur.

Depokpos – DPRD Depok mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) untuk menginventarisir ulang sekolah-sekolah di wilayahnya yang belum mengantongi legalitas lahan. Hasil investigasi Komisi D DPRD Depok mengungkapkan puluhan sekolah SD saja banyak yang tidak memiliki surat-surat lahan.

Ketua Komisi D DPRD Depok, Lahmudin Abdulah, mengatakan untuk jenjang SD saja ada puluhan sekolah yang tidak memiliki surat-surat lahan.Inventarisasi ini perlu segera dilakukan untuk mencegah adanya pihak-pihak yang suatu saat mengaku sebagai pemilik lahan dan berdampak terganggunya proses belajar mengajar.

Hanya 5 dari 35 sekolah di Kecamatan Pancoranmas yang mengantongi sertifikat lahan. Belum lagi di kecamatan lainnya,” katanya kepada wartawan di DPRD Depok, Jumat (8/5).

Kami akan mendorong Pemkot untuk melegalkan seluruh aset pemerintah, agar ke depan tak dikomplain orang yang bawa-bawa golok ngaku-ngaku lahannya, apa yang bisa kami lakukan,” tambahnya.

DPRD Kota Depok juga mendorong agar Depok memperbanyak sekolah SMP dan SMA negeri. Sebab, masih banyak siswa Depok yang bersekolah di luar wilayah.

Isu penggusuran Sekolah Master Sudah Sejak Lama.

Sekolah Masjid Terminal (MASTER), sekolah GRATIS bagi anak-anak dhuafa di sekitar terminal Depok adalah salah satu sekolah yang terkendala legalitas lahan, dan sudah sejal lama di isukan akan digusur.

Sekolah MasterIsu penggusuran sekolah Master yang mencuat pertama kali yakni pada pertengahan tahun 2013. Isu ini berkembang dikarenakan lahan yang tengah digunakan oleh sekolah Master sebagai sarana penunjang kegiatannya adalah lahan yang direncanakan pula sebagai proyek revitalisasi Terminal Terpadu Kota Depok, adapun itu merupakan bangunan yang berdiri di atas lahan seluas 2000 meter persegi yang rencananya akan didirikan Terminal Terpadu di atas lahan tersebut.

Menurut penuturan Nurokhim (Pendiri sekolah Master), bukan hanya terminal yang akan didirikan pada lahan itu, tetapi juga pusat grosir dan perbelanjaan. Sementara status tanah yang digunakan oleh sekolah Master sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar, menurut pengurus Yayasan, yakni berstatus sebagai tanah wakaf, tanah bersertifikat hak milik namun belum balik nama dan tanah Pemerintah Kota Depok.

Isu ini kembali mencuat pada pertengahan November 2014, yang kala itu Nurokhim didatangi oleh beberapa orang mengaku berasal dari pihak PT. Andika Investa selaku perusahaan pemenang proyek revitalisasi Terminal Depok. Mereka mengusulkan beberapa kesepakatan dan beberapa di antaranya dimuat dalam sebuah surat perjanjian (tanpa kop, tanggal dan hari, materai, dan hanya tulis tangan) yang ditandatangani oleh perwakilan pihak PT. Andika Investa dan Nurokhim. (mi)

Komentar

komentar