Putusan PTUN: Menkumham Langgar UU Parpol

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan ARB
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan ARB

Depokpos – Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham.

Melalui pertimbangannya, majelis hakim PTUN Jakarta menyatakan berhak mengadili perkara ini. Keputusan itu menolak keinginan pihak tergugat bahwa sengketa partai diselesaikan di Mahkamah Partai.

“Batal keputusan objek sengketa (SK Menkumham yang mensahkan DPP Golkar Munas Ancol) dan mewajibkan tergugat (Menkumham) mencabut keputusan tersebut,” kata Hakim Ketua Teguh Satya Bhakti, dalam putusannya, Senin (18/5).

Putusan hakim PTUN, juga menyebut bahwa Menkumham melanggar UU tentang Partai Politik, karena telah menafsirkan putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG).

Padahal, menurut majelis hakim, putusan MPG aneh dan tidak lazim. Seharusnya, Menkumham tidak boleh memberikan tafsiran terhadap putusan itu.

Putusan ini juga, majelis hakim memutuskan bahwa dengan putusan ini maka KPU bisa menggunakan sebagai cara untuk mensahkan kepengurusan partai yang sah untuk ikut pilkada serentak. (mi)

Komentar

komentar