Mengapa Muslim Rohingya Bersedia Meninggalkan Myanmar dengan Segala Resiko Mengepung Mereka ?

Depokpos – Selama tiga minggu terakhir, lebih dari 3.000 pengungsi dari Myanmar dan Bangladesh telah tiba di pantai Asia Tenggara, terdampar setelah penyelundup meninggalkan kapal reyot mereka dalam perjalanan ke Malaysia. PBB memperkirakan bahwa sekitar 3.500 lebih pengungsi saat ini terjebak di Laut Andaman dan Teluk Bengal, baik hilang di laut atau diblokir oleh pihak berwenang Malaysia, Thailand dan Indonesia untuk mencapai daratan.

Mereka yang selamat dalam perjalanan ini menceritakan kepada wartawan tentang menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam perahu kayu nelayan yang sempit, kekurangan makanan, air bersih dan obat-obatan. Penumpang pada beberapa perahu menceritakan dipaksa untuk berbalik setelah dicegat oleh penjaga pantai meskipun kondisi yang tidak manusiawi terjadi di atas perahu.

Rohingya
Imigran Rohingya duduk di perahu mereka karena mereka menunggu untuk diselamatkan oleh nelayan Aceh di laut lepas Aceh Timur, Indonesia, Rabu, 20 Mei 2015

Banyak dari para pengungsi yang melakukan perjalanan ke Malaysia adalah Muslim Rohingya dari Myanmar, kelompok masyarakat ini menghadapi begitu banyak diskriminasi dan penganiayaan sehingga mereka bersedia untuk melakukan perjalanan berbahaya. Tomás Ojea Quintana, mantan pemantau khusus HAM PBB untuk Myanmar, bahkan mengatakan bahwa kekerasan sistematis terhadap kelompok ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mayoritas Muslim Rohingya tinggal di Rakhine, negara bagian mayoritas Buddha di Myanmar Barat. Kelompok ini mengatakan mereka adalah keturunan dari pedagang Arab dan telah tinggal di daerah tersebut selama ratusan tahun. Banyak orang di Myanmar termasuk para pemimpin politik dan agama terkemuka, meyakini etnis Rohingya Bengali telah bermigrasi ke Myanmar secara ilegal dan tidak memiliki hak untuk hidup di negeri ini.

Pada tahun 1982, Myanmar menyetujui undang-undang yang secara resmi membatasi kewarganegaraan kepada anggota kelompok etnis Rohingya dimana mereka telah menetap sejak era modern Myanmar sebelum 1823. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari kelompok masyarakat kemudian secara efektif mereka menjadi berstatus stateless.

Tidak diakuinya status kewarganegaraan menghilangkan hak-hak dasar bagi etnis Rohingya, termasuk akses ke pendidikan, kebebasan bergerak, hak atas tanah, perlindungan hak kepemilikan mereka dan hak untuk menikah secara bebas.

Ketegangan antara umat Buddha dan Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine telah bertahan selama puluhan tahun dan menjadi intensif dalam beberapa tahun terakhir, sebagian didorong oleh retorika kebencian dari ekstrimis Biksu. International Crisis Group menjelaskan bahwa beberapa dekade ketidakpuasan umat Buddha di Rakhine atas diskriminasi oleh pemerintah, marginalisasi ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia telah berubah menjadi kemarahan umum dan teror terhadap komunitas Muslim di negara bagian tersebut terutama pada etnis Rohingya.

Sebagaiamana catatan ICG dalam laporan tahun 2013, kebencian rakyat terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine berasal dari “frustrasi dan kemarahan terpendam selama bertahu-tahun di bawah otoritarianisme yang sekarang sedang diarahkan terhadap Muslim oleh kekuatan politik populis yang menyelubungi dirinya dengan kehormatan agama dan moral otoritas”.

Tapi sentimen anti Rohingya melampaui batas perbatasan negara Rakhine dan tersebar luas di kalangan penduduk Budha Myanmar. Presiden Myanmar, Thein Sein, mengatakan pada tahun 2012 bahwa “satu-satunya solusi” untuk perselisihan sektarian antara umat Buddha dan Muslim di Rakhine adalah untuk mengusir etnis Rohingya ke negara lain atau ke kamp-kamp yang diawasi oleh badan pengungsi PBB. Isu ini sangat sensitif bahkan Aung San Suu Kyi, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian dari Myanmar telah gagal untuk berbicara tentang hal itu.

Ketegangan antara umat Buddha dan Rohingya menyebabkan kekerasan besar di tahun 2012 dan 2013, ketika bentrokan menewaskan ratusan orang dan memaksa 140.000 orang Rohingya meninggalkan rumah mereka ke kamp-kamp pengungsi sementara di luar ibukota negara bagian Rakhine, Sittwe.

Kamp-kamp terlihat dalam kondisi yang mengerikan; mereka kekurangan perumahan yang layak, ketentuan sanitasi, akses ke makanan, pendidikan dan kesehatan. Organisasi bantuan telah ditolak untuk akses ke situs beberapa kali dalam 1 tahun terakhir.

The Associated Press menggambarkan situasi hidup etnis Rohingya sebagai praktek “apartheid”,“Saya menyaksikan tingkat penderitaan manusia di kamp-kamp pengungsi yang saya pribadi tidak pernah lihat sebelumnya … kondisi mengerikan …. akses sepenuhnya tidak memadai untuk kebutuhan dasar termasuk kesehatan, pendidikan, air dan sanitasi”, ujar Asisten Sekjen PBB untuk Urusan Kemanusiaan Kyung-hwa Kang setelah mengunjungi kamp-kamp pengungsi pada tahun 2014.

“Tidak ada yang dapat hidup dalam kondisi yang kita lihat di Nget Chaung”, kata Pierre Peron, juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Myanmar menyimpulkan setelah mengunjungi salah satu situs pengungsian Oktober 2014.

Sementara ratusan ribu pengungsi yang tinggal di luar kamp, kondisi mereka mengerikan. Banyak yang dilarang meninggalkan desa mereka. Tidak dapat melanjutkan pendidikan atau pekerjaan, masa depan mereka terlihat suram.

Akibatnya, banyak etnis Rohingya yang putus asa dan meninggalkan negara itu. Sekitar 300.000 anggota kelompok masyarakat ini diyakini telah menyeberang ke negara tetangga Bangladesh. Tapi ada juga, yang bertahan hidup adalah perjuangan.

Aktivis International Refugees Sarnata Reynolds menjelaskan bahwa Bangladesh berharap dengan adanya upaya membantu dalam kondisi yang sulit bagi para pengungsi, “di beberapa titik mereka hanya akan menyerah dan meninggalkan”. Hanya 30.000 Rohingya secara resmi terdaftar di negara tersebut sebagai pengungsi dan hidup di kamp-kamp yang didukung PBB, kata Reynolds. Sementara lainnya hidup dalam ancaman deportasi dan mengandalkan para pengungsi yang terdaftar untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
.
Dalam kondisi demiliam etnis Rohingya telah menjadi mangsa bagi penyelundup yang mencoba untuk mengisi kapal perdagangan migran dari Myanmar dan Bangladesh ke negara-negara seperti Thailand, Indonesia dan Malaysia.

Penyelundup biasanya mengenakan boaya sekitar $ 2.000 per perjalanan ke Malaysia, hal ini memaksa para migran untuk menjual segala yang mereka miliki. Beberapa pedagang migran diduga telah menahan pengungsi di kamp-kamp tahanan di Thailand sampai keluarga mereka membayar tebusan untuk membebaskan mereka. Menghadapi tindakan tegas otoritas Thailand pada jaringan penyelundupan menyebabkan para pedagang migran sering meninggalkan kapal sebelum mencapai daratan untuk menghindari deteksi.

Jumlah pengungsi di pantai Asia Selatan naik dan laporan tentang kapal migran terlantar terus meningkat sementara Malaysia, Indonesia dan Thailand awalnya menolak untuk dijadikan tempat tinggal para pendatang baru dan bahkan mendorong kembali perahu memasuki perairan mereka.

Namun, dengan adanya protes global yang terus meningkat, Malaysia dan Indonesia sepakat pada pertemuan puncak pada hari Rabu (20/5) untuk sementara melindungi 7.000 migran. Sementara Myanmar menolak untuk berpartisipasi dalam pertemuan tersebut kemudian berbalik arah dalam seminggu dan mengumumkan akan berpartisipasi dalam pertemuan darurat yang direncanakan akan diselenggarakan di Thailand pekan depan.

Ditulis oleh: Elline Gordts
Editor: MI
Sumber : huffingtonpost.com/hasi.or.id

Komentar

komentar