Kuburan Massal Warga Rohingya Ditemukan di Thailand Selatan

rohingya2Depokpos – Penemuan lebih dari 30 mayat di sebuah kamp perdagangan manusia (human trafficking) mengharuskan otoritas Thailand untuk memberikan kewenangan pada pihak independen yang akan dibantu oleh PBB dalam penyelidikan dan berkomitmen untuk mempublikasikan temuannya, termasuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan, termasuk para pejabat pemerintah yang terlibat , sebagaimana dilaporkan Human Rights Watch.

PBB dan pihak terkait, termasuk Amerika Serikat yang telah menyerukan diakhirinya perdagangan manusia di Thailand harus segera menekan pemerintah setempat untuk mengakhiri keterlibatannya secara resmi dan kebutaan yang disengaja dalam praktek perdagangan manusia yang merajalela di negeri ini.

Pada awal mei lalu, sebuah gugus tugas gabungan militer dan polisi menemukan setidaknya 30 mayat di sebuah kamp perdagangan manusia yang ditinggalkan penghuninya di distrik Sadao provinsi Songkhla dekat dengan perbatasan Thailand-Malaysia. Mayat banyak dikubur di kuburan yang dangkal, sementara yang lain ditutupi dengan selimut dan pakaian serta dibiarkan di tempat terbuka.

BACA JUGA:  Ayyas Kecil Menempuh Ratusan Kilometer Untuk Mengungsi

Laporan polisi menunjukkan bahwa mayat tersebut adalah Muslim Rohingya etnis dari Burma dan Bangladesh yang mati kelaparan atau meninggal karena penyakit selama ditawan oleh pelaku perdagangan manusia yang menunggu pembayaran uang tebusan sebelum menyelundupkan mereka ke Malaysia. Pedagang yang mengendalikan kamp ini bersembunyi ke hutan pegunungan, bertahan bersama orang Rohingya yang bersama mereka.

“Perdagangan manusia di Thailand telah lama di luar kendali, hal ini telah diakui para pejabat senior kepada Human Rights Watch dan pihak lain”, kata Brad Adams, direktur Asia. “Temuan kuburan massal di sebuah kamp perdagangan manusia sangat menyedihkan dan mengejutkan.. Keterlibatan panjang pejabat Thailand dalam perdagangan manusia mengahruskan penyelidikan independen dengan keterlibatan PBB diperlukan untuk mengungkap kebenaran serta menangkap mereka yang bertanggung jawab untuk menjelaskan”.

Selama bertahun-tahun, organisasi hak asasi manusia dan wartawan investigasi telah melaporkan adanya jaringan perdagangan manusia yang berkembang dan beroperasi dengan dukungan serta perlindungan dari para pejabat korup di Thailand Selatan. Tahun lalu, Departemen Luar Negeri AS menurunkan Thailand ke peringkat terburuk – tier 3 – pada 2014 dalam laporan tentang perdagangan manusia karena mereka gagal memerangi perdagangan manusia.

BACA JUGA:  Kondisi Pengungsi Rohingya di Teknaf Memprihatinkan

Etnis Muslim Rohingya yang melarikan diri dari pelanggaran hak, penganiayaan, dan kesulitan di negara bagian Arakan Myanmar atau Bangladesh sering diperdagangkan dan disalahgunakan oleh jaringan yang bekerja dengan perlindungan resmi, sementara dalam kasus lain korban hanya menerima sedikit perlindungan dari pemerintah Thailand.

Orang Rohingya yang ditangkap di Thailand diperlakukan sebagai “imigran gelap” tunduk pada kebijakan deportasi tanpa memperhatikan ancaman yang dihadapi mereka di Myanmar. Para pria asal Rohingya ditahan di fasilitas penahanan imigrasi yang penuh sesak di seluruh negeri, sementara wanita dan anak-anak telah dikirim ke tempat penampungan yang dioperasikan oleh Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia. Banyak lagi yang diyakini akan ditransfer melalui pengaturan korup ke tangan geng perdagangan manusia di mana mereka menghadapi perlakuan kejam dan tidak ada upaya bantuan dari pemerintah Thailand.

BACA JUGA:  Pemerintah Myanmar Tahan Wartawan Media Turki

Sama halnya dengan pemerintah Thailand sebelumnya, junta militer Perdana Menteri Jenderal Prayuth Chan-ocha tidak mengizinkan kantor Komisi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) untuk melakukan pendataan dan penentuan status pengungsi Rohingya.

“Setiap tahun, puluhan ribu etnis Rohingya yang melarikan diri dari situasi pelanggaran HAM mengerikan di Myanmar hanya menjadi komoditi dan disalahgunakan serta dimanfaatkan oleh tangan-tangan pedagang manusia di Thailand”, kata Adams. “Penemuan kuburan massal ini harus menstimulasi pemerintah Thailand agar mematikan jaringan perdagangan manusia yang memperkaya pejabat tapi memangsa orang yang sangat rentan. Bukan sekedar menempatkan pengungsi Rohingya di kamp-kamp perbatasan atau lockup imigrasi, pemerintah Thailand juga harus memberikan keamanan dan perlindungan”.

Sumber :  HASI www.hasi.or.id | Human Right Watch – www.hrw.org

Komentar

komentar