Kemana Hilangnya 5 Pulau di Kepulauan Seribu?

Salah satu pulau di Kepulauan Seribu
Salah satu pulau di Kepulauan Seribu

Depokpos, Jakarta -Satu persatu jumlah pulau di gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, semakin berkurang. Dari sebelumnya 115 pulau, sekarang hanya tersisa 110 pulau.

Dilaporkan telah lima pulau tak berpenghuni di sebelah selatan gugusan Kepulauan Seribu sirna tak bersisa.

“Ada 5 pulau yang hilang, kebanyakan di daerah Selatan,” kata Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Kamis (7/5).

Sebelum kelima pulau itu lenyap, Jakarta memiliki 115 pulau di gugusan Kepulauan Seribu. Dari 115 pulau itu, baru 11 pulau yang sudah didiami penduduk dan 104 pulau lainnya merupakan pulau kosong tak berpenghuni.

BACA JUGA:  Rumah Zakat Rayakan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Bersama Anak-Anak Banjarmasin

Lima pulau hilang bukan karena sebuah pertunjukan sulap dan tipu muslihat. Kelima pulau itu hilang karena ambles ke dasar laut Jawa. Meski di permukaan laut mereka tak terlihat. Namun, mereka masih membentang kokoh di bawah permukaan laut.

Ada pulau yang dijual?

Pulau Seribu dijual
Ilustrasi

Pada 2014 lalu, Kepulauan Seribu juga sempat dihebohkan dengan kasus penjualan beberapa pulau, salah satunya pulau Patolaran Barat yang berlokasi di kepulauan Seribu Jakarta Utara.

Berdasarkan informasi dari blessproperty.com, dijual pulau di kepulauan Seribu dengan luas 16.800 m2 senilai Rp20 M. Pulau yang lokasinya berdekatan dengan pulau Matahari ini, sangat menjanjikan untuk investasi dibidang pariwasata maupun dijadikan private island.

BACA JUGA:  RS Baznas Parimo Rampung, Siap Diresmikan Presiden Jokowi

Sementara itu, dalam situs tersebut penjual juga melengkapi beberapa dokumennya seperti kelengkapan akte girik pemilik, surat keterangan riwayat tanah, surat pernyataan kepemilikan tanah, Surat PBB, NJOP, Peta Pulau, Nomor Persil, Surat pernyataan hibah tanah dan surat keterangan tidak ada sengketa.

Sejak diterapkannya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah peristiwa jual beli pulau seperti itu memang masih menjadi masalah klasik akibat belum tuntasnya persoalan kewenangan antara daerah dan pusat pasca Undang-Undang otonomi daerah. (mi)

Komentar

komentar