DICARI: Calon Walikota Yang Peduli Pendidikan dan Infrastruktur Sekolah

Sekolah MASTER
Kontainer Jadi Ruang Kelas di Sekolah Master.

Depokpos – Sebuah pekerjaan rumah yang besar menanti para bakal calon Walikota Depok yang siap bertarung pada pilkada Depok mendatang, utamanya disektor pendidikan.

Saat ini, Pemerintah Kota Depok mengaku kewalahan menampung siswa lulusan SD dan SMP yang mau melanjutkan ke tingkat di atasnya. Setiap tahunnya, lebih dari 4.000 siswa terpaksa melanjutkan pendidikan keluar wilayah Depok.

Kepala Seksi Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Depok, Jumait mengatakan, Depok memang belum mampu menampung secara keseluruhan siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang SMP dan SMA. Sebab, infrastruktur pendidikan masih minim sedangkan pertumbuhan penduduk semakin tinggi.

“Kami akui memang tidak bisa menampung semua lulusan dari SD dan SMP. Sebagian memang memilih sekolah di sekitar perbatasan Depok,” kata Jumait, Senin 11 Mei 2015.

Setiap tahun ada sekitar 24.000 siswa yang lulus dari SMA. Sedangkan, untuk lulusan SMP sebanyak 28.000 siswa. Untuk SD sebanyak 32.000 siswa. “Memang sekitar 4.000an siswa tak bisa tertampung di Depok. Dan harus melanjutkan ke wilayah lain atau terpaksa putus sekolah,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini ada ratusan siswa SMA negeri yang menumpang dengan sekolah lain, yaitu SMA negeri 11, 12 dan 13 Depok. Juga untuk SMP, ada lebih dari 200 siswa yang belajar satu atap dengan sekolah lain, dari tiga SMP yang dibuka tahun lalu, yaitu SMP negeri 20, 21 dan 22 Depok. “Depok memang mengejar target pembukaan sekolah baru sesuai dengan target RPJMD hingga tahun depan,” jelasnya.

Ia mengatakan tahun ini Pemkot Depok merencanakan membuka empat SMP dan dua SMA negeri baru. Total tahun ini akan ada 26 SMP dan 15 SMA negeri seKota Depok. Di tahun sebelumnya pemerintah juga telah membuka tiga SMP, tiga SMA negeri dan satu SMK negeri.

Total jadi ada 13 sekolah negeri di Depok, yang akan menerapkan belajar satu atap dengan sekolah milik pemerintah lain. “Jadi SMP dan SMA yang belum punya gedung sendiri bisa menempati sekolah lain,” jelasnya.

Ironisnya, dari kondisi pendidikan yang serba kekurangan ini, puluhan sekolah yang sudah ada justru terancam digusur karena masalah legalitas lahan.(mi)

Komentar

komentar