Anggaran Belum Cair, Pilkada Jabar Terancam Ditunda

Pilkada Serentak 2015

Depokpos – Pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Indramayu, terancam ditunda Penyebabnya, pemerintah daerah belum mencairkan dana untuk pelaksanaan pilkada.

Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, mengatakan, total ada delapan daerah yang akan menggelar pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Tapi, tiga pemerintah daerah tak kunjung mencairkan anggaran. Padahal, pengajuan anggaran sudah disampaikan masing-masing KPU ke pemerintah daerah sejak jauh-jauh hari.

Ia pun mengingatkan pada Bupati Bandung, Karawang, dan Indramayu untuk segera mencairkan anggaran. Sehingga, tahapan dan proses pilkada serentak bisa berjalan lancar.

BACA JUGA:  Disdik Jabar Gelar Expo Automotive Pertama Kali di Indonesia, Program Berbagi Teknologi Otomotif untuk Guru SMK

“Kami mengingatkan kepada tiga bupati tersebut untuk segera menyelesaikan persoalan anggaran ini,” kata Yayat di Kantor KPU Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (12/5/2015).

Untuk Kabupaten Bandung, dana keseluruhan yang dibutuhkan mencapai Rp57,9 miliar dan baru cair Rp39,4 miliar. Di Karawang, kekurangannya sekira Rp14,8 miliar dari total kebutuhan Rp63,2 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Indramayu, masih kurang sekira Rp18,4 miliar dari total keseluruhan sekira Rp48,4 miliar.

Yayat pun meminta para bupati segera menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) agar anggaran bisa segera cair. Sesuai PKPU Nomor 2 Tahun 2015 Pasal 8, penandatanganan NPHD sendiri harus dilakukan paling lambat pada 18 Mei.

BACA JUGA:  MUNAS FPPTI: Pustakawan Harus Berinovasi dan Mempunyai Visi Jauh ke Depan

Jika hingga 18 Mei NPHD belum ditandatangani kepala daerah, maka tahapan pilkada harus dihentikan. “Kita menginstruksikan tiga daerah tersebut untuk menghentikan pelaksanaan tahapan pemilu sebelum penandatanganan NPHD,” tegasnya.

Jika penandatanganan NPHD dan pencairan anggaran lewat dari tanggal yang ditentukan, maka hal itu akan mengganggu proses pelaksanaan pilkada serentak. Pilkada di tiga daerah itu kemungkinan akan mundur dan digelar lebih lama jika NPHD baru ditandatangani beberapa bulan kemudian.

Yayat pun akan meminta Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, untuk mengingatkan tiga bupati tersebut. Sehingga, pilkada bisa dilaksanakan serentak di delapan daerah di Jawa Barat.

BACA JUGA:  MUNAS FPPTI: Pustakawan Harus Berinovasi dan Mempunyai Visi Jauh ke Depan

Sementara untuk lima daerah lainnya, Yayat mengatakan sudah tidak ada masalah. NPHD sudah ditandatangani sehingga anggaran bisa cair. Kelima daerah itu masing-masing Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Depok, dan Kabupaten Pangandaran. (mi)

Komentar

komentar