Andi Malewa: Perda No 16 Tahun 2012, Sebuah Kebuntuan Pemkot Depok, Harus Ditinjau Ulang

Andi Malewa. (Foto: San/DepokPos)

 

DEPOKPOS – Institut Musik Jalanan (IMJ) terlahir dari kekecewaan Andi Malewa — pendiri IMJ — terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Depok yang telah menerbitkan Perda No 16 tahun 2012 tentang larangan mengemis dan mengamen di jalanan.

Andi menilai Perda tersebut sebagai bentuk kebuntuan pemerintah. Menelurkan Perda namun tidak memberikan solusi bagi masyarakat. “Jelas, Perda ini tidak adil. Kami tidak setuju dengan larangan berekspresi. Selama ini kawan-kawan kami terpaksa mengamen di jalanan, karena mereka tidak mendapat panggung di sejumlah program musik di stasiun televise swasta, seperti Dahsyat, Inbox, bahkan di mall-mall,” kata Andi.

Anak muda kelahiran Makasar ini keberatan jika musisi jalanan dianggap mengganggu ketertiban umum. Ia juga tidak rela jika Pemkot Depok men-generalisir semua orang jalanan itu mengganggu ketertiban umum.

“Padahal yang kerap merusak nama baik musisi jalanan adalah preman yang berkedok musisi jalanan.Pengamen ya pengamen, preman ya preman. Harus dipisahkan.Tidak dipungkiri banyak artis ternama yang terlahir dari jalanan, salah satunya adalah Iwan Fals,” ungkap Andi.

BACA JUGA:  Penipuan Catut Nama Kemenag Sasar Madrasah

Ketika Perda itu diberlakukan, Andi menyaksikan kawan-kawannya sesama musisi jalanan di tangkap Satpol PP setiap harinya, dengan dalih mengganggu ketertiban. “Akibat Perda itu, capek juga gue setiap hari harus keluarin temen-temen yang ditangkepin Satpol PP.”

Dalam suatu kesempatan, Andi pernah beraudiensi dengan pihak terkait Pemerintah Kota untuk membahas tentang aspirasi musisi jalanan untuk memiliki wadahnya berekspresi. Pemkot beralasan, pemerintah tidak punya anggaran untuk membangun sebuah gedung kesenian.

Melihat kondisi seperti itu, Andi ingin membuktikan kepada Pemkot, bahwa ia akan mendirikan sebuah wadah bagi musisi jalanan untuk menyalurkan bakatnya dalam berkesenian. “Bibit kriminal itu lahir setiap hari. Jika tempat mereka mencari makan dihambat, jangan salahkan mereka di kemudian hari untuk bertindak kriminal.”

BACA JUGA:  Wanita Era 45 Hingga Milenia

Kebuntuan pemerintah itulah yang mendorong Andi dan teman-teman seperjuangannya mengumpulkan uang lalu membangun IMJ sebagai wadah musisi jalanan untuk berekspresi dan berkarya. “Saya tidak ingin musisi jalanan dipandang sebelah mata. Karena itu saya mengajak kawan-kawan musisi jalanan untuk menkongkritkan karyanya ke dalam cd album. Karya mereka bisa lebih bagus dibanding musisi profesional yang punya uang dan masuk label.”

Sejak IMJ berdiri, tak satu pun jajaran Pemerintah ataupun anggota DPRD yang menengok tempat ini. “Jangan IMJ sudah besar mereka baru mau lihat.“ Ketika ditanya, apakah pihak IMJ akan menerima bantuan dana dari pemerintah atau DPRD? “Jika mau bantu silahkan saja. Yang jelas kami tidak mau nyembah-nyembah ataupun bikin proposal untuk bisa mendapatkan dana untuk operasional IMJ,” tegas Andi.

Andi berkomitmen, IMJ harus berdiri sendiri. “Bila perlu kami bayar tanah ini jika ada dananya. Kami tidak mau diambil alih pemerintah, kami hanya butuh pengakuan saja. Bahkan Jokowi saja sudah tahu dengan keberadaan IMJ ini.”

BACA JUGA:  Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Segera di Ajukan ke Gubernur

Kartu Bebas Ngamen

Pada Januari 2015, IMJ berkesempatan untuk bertemu dengan Komisi D DPRD Kota Depok. Dalam pertemuan tersebut, IMJ memberikan solusi atas Perda No. 16 Tahun 2012 tentang ketertiban umum, yakni usulan agar dikeluarkannya “Kartu Bebas Ngamen” yang dibentuk oleh tiga pihak terkait yaitu Institut Musik Jalanan, Dinas Sosial & Dinas Pariwisata.

Langkah solusi ini dinilai sangat riil dan jika dilaksanakan dengan baik maka program ini bisa diajukan ke tingat Nasional dan Kota Depok adalah sebagai “pilot project” program Kartu Bebas Ngamen. Intinya, Andi terus memperjuangkan agar Perda No 16 Tahun 2012 semeestinya ditinjau kembali. (Adhes Satria)

 

Komentar

komentar