Sampah di Depok Wajib Dipilah Berdasarkan Jenisnya

Depok – Sejak berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan pada 1 Januari lalu, sekitar 20% warga Kota Depok saat ini telah memilah sampah berdasarkan jenisnya dalam upaya mengelola sampah lebih baik

Dengan pemberlakuan perda tersebut, setiap rumah tangga dibebaskan dari retribusi sampah, sedangkan kategori komersial tetap dikenai. Pembebasan retribusi itu dimaksudkan untuk mendorong RT dan RW membentuk pengurus pengelolaan sampah. Biaya operasionalnya dapat menggunakan iuran yang biasanya disetorkan ke Dinas Kebersihan sebagai retribusi.

BACA JUGA:  Penggantian Antar Waktu (PAW), Rudi Setiawan Dilantik Jadi Anggota DPRD Kota Depok

Bersamaan dengan penghapusan retribusi itulah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mulai melaksanakan program 3R+P atau reduce (mengurangi), reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang) dan partisipasi (pelibatan masyarakat).

Kepala Bidang Kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Kusumo mengatakan sebagian besar warga yang telah memilah sampah tinggal di Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, dan di sejumlah kompleks perumahan.

“Tujuan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang (sampah) ialah volume sampah yang diangkut ke tempat pembuangan sementara (TPS) dan tempat pembuangan akhir (TPA) berkurang. Tujuan lainnya mencegah pencemaran lingkungan dan menghindari konflik dengan masyarakat sekitar TPA,” ujar Kusumo, beberapa waktu lalu.

BACA JUGA:  Peringati Tahun Baru Islam, Wali Kota Sumbang Rp100 Juta Untuk Palestina

Namun, sejak perda penghapusan retribusi sampah dan penerapan pola 3R+P diberlakukan pada awal tahun, ujarnya, belum ada warga yang terkena sanksi akibat tidak memilah sampah. Meski demikian, ia menyatakan sanksi tersebut akan benar-benar diterapkan sehingga tercipta masyarakat yang teratur, tertib, dan berbudaya displin.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok Oka Barmara Soebada Rahman mengungkapkan retribusi sampah yang masih diperoleh pemkot dari sektor komersial akan diperketat. Pengusaha wajib membayar retribusi sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan, dan bukan lagi iuran per bulan.(mi)

BACA JUGA:  Peringati Tahun Baru Islam, Wali Kota Sumbang Rp100 Juta Untuk Palestina

Komentar

komentar